korantekad.id Koran Tekad Online
DPRD – Dinas Pendidikan Promal Maluku Gelar RPD Penerimaan Guru PPPK 2021 Di Jakarta
Ambon.korantekad.Perjuangan Peninjauan kembali afirmasi pada seleksi PPPK DPRD Maluku bersama Dinas Pendidikan Provinsi Maluku menggelar Rapat Dengar Pendapat ( RPD) menyampaikan aspirasi bertempat di kantor staf Presiden Jumat 5 November 2021 Dalam rangka penyampaian Aspirasi Terkait dengan Penerimaan Guru PPPK Tahun 2021 oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Ibu Dr. Ir. Insun Sangadji, M.Si bersama Komisi IV DPRD Provinsi Maluku yang dihadiri oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) PPPK Guru, Sekretaris Dirjen GTK Kemdikbud Ristek dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Pengumuman hasil seleksi Guru PPPK tahap I telah diumumkan secara resmi oleh Kemdikbudristek pada tanggal 29 Oktober 2021 yang lalu, berdasarkan hasil tersebut terdapat 222 peserta seleksi dari Provinsi Maluku dinyatakan lulus dari 2.079 peserta yang mengikuti seleksi pada tahap I.
Untuk itu,Kepala Dinas Dikbud Prov. Maluku dan Komisi IV DPRD Maluku mengaharapkan agar ada peninjauan kembali terkait dengan afirmasi tambahan seleksi Guru PPPK, baik dari faktor usia, masa tugas, sertifikat pendidik dan status khusus guru honorer THK-II mendapatkan penambahan mengingat kebutuhan guru di Provinsi Maluku mencapai 3.000an lebih sehingga kekurangan tersebut dapat diatasi.Dan berharap juga agar semua aspirasi yang telah disampaikan dapat diterima dan ditindaklanjuti sehingga kekurangan tenaga pendidik di Provinsi Maluku dapat teratasi. Harapannya
Dihadapan pejabat-pejabat terkait, Kepala Dinas Dikbud dan Komisi IV DPRD Maluku juga menyampaikan data dan skema terkait dengan kekurangan dan kelebihan tenaga pendidik di Provinsi Maluku dimana menjadi faktor penyebab turunnya jumlah usulan formasi dari usulan formasi awal.
Pada pertemuan itu juga mempertanyakan terkait dengan skema pembayaran gaji guru PPPK nantinya karena dari segi jumlah dan kebutuhan anggaran yang cukup besar, untuk itu meminta kejelasan terkait dengan tata cara penggajian apakah menggunakan APBN atau APBD.
Pertemuan berlangsung selama 2 jam berjalan dengan lancar dan alot.” ( Ati )
.
